Perintah Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat, Wujud Keberanian Mencapai Kebenaran

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 21 November 2021 15:16 WIB
Monitorindonesia.com - Jaksa Agung, ST Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Merespons perintah ST Burhanuddin, Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menilai perintah tersebut merupakan suatu wujud keberanian yang konkrit untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam penyelesaikan kasus-kasus HAM berat. "Jadi sikap Jaksa Agung ini layak mendapat dukungan dari semua pihak. Karena perintah ini wujud dari mencari penyelesaian yang lebih tegas dalam menentukan sikap dan pendirian Kejaksaan Agung yang objektif. Juga sekaligus mendobrak hambatan dan menepis kendala kebuntuan dialektika selama ini seolah belum ada titik temu," kata Azmi Syahputra kepada wartawan, Minggu (21/11/2021) Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti ini, dalam beberapa hal terkait proses penanganan pelanggaran HAM berat antara Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung, bisa jadi menyangkut hal-hal teknis administratif, misalnya dokumen yang dimiliki oleh intelijen dan institusi militer, tentang alat bukti termasuk pertimbangan politis ke spektrum hukum pidana. "Jadi dengan adanya perintah Jaksa Agung, diharapkan dalam waktu segera akan terlihat dari 12 kasus pelangaran HAM berat yang selama ini menjadi PR (pekerjaan rumah). Kasus pelanggaran HAM berat yang mana yang akan dimajukan dan diselesaikan prosesnya melalui mekanisme peradilan HAM oleh penyidik, termasuk yang mana yang dapat ditempuh dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan memperhatikan hak -hak keluarga korban. Mana pula yang akan di SP-3. Harus berjalan dan dapat kejelasan serta clear semua," tandasnya. Melalui perintah Jaksa Agung tersebut, Azmi Syahputra juga berharap, tidak ada lagi PR negara atas tragedi pelanggaran kemanusiaan yang sangat pelik dan perintah Jaksa Agung yang dioperasonalkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. "Ini menunjukkan upaya untuk menghentikan praktik impunitas atau kejahatan yang terjadi tanpa ada penyelesaian melalui proses hukum. Dan lebih utama sebagai upaya mendandani problematika kasus pelanggaran HAM yang sudah puluhan tahun tidak selesai serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," tutupnya.

Topik:

Jaksa Agung pelanggaran ham berat pelanggaran ham Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia dosen trisakti

Berita Sebelumnya

Hasil Premier League: Chelsea Taklukkan Leicester City 3-0

Berita Selanjutnya

Lonjakan Covid Eropa Mengkhawatirkan, di Austria Vaksinasi Jadi Persyaratan Hukum

Berita Terkait

Opini
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejaksaan RI telah Bertransformasi dan Mereformasi Diri

19 November 2025 11:07 WIB

Hukum
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Antara News)

Di hadapan Jaksa Agung, Purbaya Ungkap Alasan Oknum Pegawai Pajak-Bea Cukai "Nakal" Dilindungi

3 November 2025 03:31 WIB

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Daftar Lengkap 17 Kajati Diganti Jaksa Agung

13 Oktober 2025 19:13 WIB

Hukum
Seruan tangkap Silfester Matutina atau copot Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

18 September 2025 13:37 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina, Mahfud MD: Jika Lari Minta Tim Tabur untuk Memburu

3 September 2025 13:22 WIB