BreakingNews

Skandal Dugaan Suap dan Rekayasa Sistem: Saatnya Reformasi Radikal Bea Cukai? Rp5 Miliar di Koper, Rp14,1 Triliun di Ekspor: Alarm Keras Reformasi Kemenkeu Pemerintah Bilang Tidak, Dokumen Negara Bilang Iya: MBG Ada di Anggaran Pendidikan Rp 223,5 T Sertifikasi K3 yang Seharusnya Melindungi Nyawa, Diduga Jadi Ladang Peras: Sekjen Kemnaker Diperiksa KPK Skandal Chromebook Nadiem Makarim, JPU Ungkap Aliran Dana dan Transaksi Janggal

Berita bmn hulu migas Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

SKK Migas (Foto: Istimewa)

Pemantauan Lemah, BPK Ingatkan BMN Hulu Migas Berisiko Hilang dan Penerimaan Negara Melayang

23 Februari 2026 23:09 WIB | Hukum

Ilustrasi Temuan BPK (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aset Migas Ratusan Juta Dolar Tak Dihapus, BPK Ungkap Ketidaktertiban Serius dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas

23 Februari 2026 22:56 WIB | Hukum

SKK Migas (Foto: Dok MI/Aswan)

Temuan BPK: 37 KKKS Belum Sediakan Dana Penutupan Sumur Migas, 300 Tanpa ASR

23 Februari 2026 22:43 WIB | Hukum

SKKK Migas (Foto: Istimewa)

BPK Temukan Celah Aturan, Ratusan Aset Migas Negara Berpindah Status

23 Februari 2026 22:32 WIB | Hukum

SKKK Migas (Foto: Istimewa)

Rp31 T Aset Migas Disorot BPK, Pengawasan Lemah Buka Risiko Penyimpangan

23 Februari 2026 22:20 WIB | Hukum

SKKK Migas (Foto: Istimewa)

Aset Hulu Migas Rp636 T Bermasalah, BPK Soroti Pencatatan Tak Akurat

23 Februari 2026 22:07 WIB | Hukum

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022–2024 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Nomor: 45/LHP/XV/07/2025, tertanggal 10 Juli 2025 (Foto: Dok MI/BPK)

Aset Hulu Migas Rp11,87 T dan USD4,91 M Bermasalah, BPK Soroti Kelalaian Pengelolaan

23 Februari 2026 21:36 WIB | Hukum

BPK RI (Foto: Dok MI/Aswan)

BMN Hulu Migas Rp636 T Bermasalah, BPK Ungkap Konflik Lahan dan Sertipikat Pihak Lain

23 Februari 2026 21:24 WIB | Hukum

BPK menemukan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas berupa tanah oleh pemerintah daerah dan pihak lain tanpa perjanjian atau perikatan resmi. Padahal nilai aset mencapai lebih dari Rp33 triliun. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, menghambat pengelolaan optimal, serta berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara. BPK menilai sejumlah pejabat terkait lalai dan merekomendasikan percepatan perjanjian serta inventarisasi pemanfaatan aset. (Foto: Istimewa)

Aset Migas Rp33 T Dipakai Tanpa Perjanjian: Negara Terancam Kehilangan Pendapatan

23 Februari 2026 21:07 WIB | Hukum

BPK (Foto: Dok MI)

Skandal BMN Hulu Migas: Aset Ratusan Miliar Tak Diserahkan, Sebagian Hilang

23 Februari 2026 20:53 WIB | Hukum

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hulu minyak dan gas bumi periode 2022–2024 menemukan pelaksanaan transfer aset antar kontraktor tidak sesuai ketentuan serta penyetoran PNBP yang terlambat dan belum masuk kas negara. Nilai penerimaan negara yang tertahan mencapai lebih dari Rp23 miliar. BPK juga menyoroti ketidakcermatan penetapan nilai transfer, lemahnya monitoring, serta tidak proaktifnya penagihan kepada KKKS. Pemerintah menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan akan menindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi serta penagihan kewajiban yang belum disetor.

Rp23 M Lebih Menggantung! BPK Bongkar Transfer BMN Migas Amburadul, Negara Gigit Jari!

23 Februari 2026 16:30 WIB | Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai pelanggaran dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sektor hulu migas periode 2022–2024. Temuan mencakup penggunaan aset tanpa persetujuan, tidak dikenakan sewa atau nilai manfaat, serta transfer material tanpa biaya. Kondisi ini menyebabkan negara berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minimal Rp3,41 triliun. BPK menilai masalah dipicu kelalaian koordinasi dan penetapan kebijakan antara SKK Migas, Kementerian ESDM, dan pengelola aset negara. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui koordinasi lintas lembaga dan penagihan kewajiban kepada kontraktor. (Foto: Istimewa)

Rp3,41 T Raib dari Hulu Migas: Temuan BPK Guncang Pengelolaan Aset Negara

23 Februari 2026 15:42 WIB | Hukum

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sektor hulu minyak dan gas bumi tahun 2022–2024 pada Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan instansi terkait. Dokumen bernomor 45/LHP/XV/07/2025 ini diterbitkan pada 10 Juli 2025 oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II. (Foto: Dok MI/BPK)

Amburadul! Aset Hulu Migas Rp11,8 T Lebih Tak Terkelola, BPK Semprot Pengelolaan Negara

21 Februari 2026 00:25 WIB | Hukum