Tolak Jaminan APBN untuk Mega Proyek Kereta Cepat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 14 April 2023 10:57 WIB
Jakarta, MI - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mattaliti, menyarankan kepada Pemerintah Indonesia menolak skema pembayaran proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap pemerintah China yang meminta APBN untuk menjadi jaminan pembayaran utang proyek tersebut. "Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN, harus kita tolak," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/4). Oleh karena itu, LaNyalla akan memberikan catatan penting kepada DPR RI untuk mempertimbangkan skema pembayaran yang diminta pemerintah China. Sebab, kata dia, skema pembayaran tersebut sangat merugikan Indonesia. "DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena, pasti merugikan posisi Indonesia,” terangnya. Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur ini menduga, pemerntah China meminta jaminan APBN arena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT KCIC akan alami kesulitan membayar utang pokok dan bunganya. Diketahui, utang pokok dan segala bunganya itu yang menggelontorkan adalah China Development Bank (CDB). LaNyalla juga meresa aneh dengan mega proyek yang memakan anggaran hingga ratusan triliun ini. Sebab, seharusnya pembangunan kereta cepat itu untuk rute panjang bukan pendek seperti Jakarta-Bandung. "Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan," tandasnya. (ABP)   #Tolak Jaminan APBN untuk Mega Proyek Kereta Cepat #Ketua DPD RI Tolak Jaminan APBN untuk Kereta Cepat

Topik:

DPD RI AA LaNyalla Mattaliti Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Berita Sebelumnya

Jenri Sinaga Maju di Pemilu 2024: Dukungan Keluarga Besar Sinaga Sangat Penting

Berita Selanjutnya

LaNyalla Heran Kereta Cepat Digunakan untuk Jarak Tempuh Pendek

Berita Terkait

Nasional
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin saat beberkan Grand Final Penganugerahan Duta DPD RI 2025. (Foto. Rizal Siregar)

Sultan Bachtiar Najamudin: Duta DPD RI Jadi Wajah Baru Representasi Daerah di Pusat

4 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Fadel Muhammad (Foto. Rizal Siregar)

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

15 Oktober 2025 19:56 WIB

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB