Anggap Kurang Tepat, Anis Kritik Pemerintah Terkait Insentif Pembiayaan Kendaraan Listrik

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 15 Desember 2022 20:37 WIB
Jakarta, MI- Anggota komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritik wacana insentif dari pemerintah terkait Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Anis pun mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk. “Artinya mobil masih menjadi barang mewah di negeri kita," kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12/2022). Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat. Anis memandang kurang tepat membandingkan insentif untuk mobil listrik dengan negara lain karena kondisinya berbeda. “Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," tandasnya. Anis pun menegaskan bahwa sebaiknya keputusan untuk memberikan insentif  KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply side. Tetapi perlu dipikirkan juga demand side nya, siapa yang akan membeli. Hal ini, kata Anis, baik demand side yang orientasinya eksport maupun untuk keperluan domestik. Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik. “Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama, sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia,” pungkas dia.

Topik:

kendaraan listrik

Berita Sebelumnya

Kadernya Kena OTT KPK, Sekjen Golkar: Jadi Cambuk dan Peringatan

Berita Selanjutnya

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Berita Terkait

Ekonomi
Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Korupsi Pertamina Dicurigai Dimanfaatkan untuk Beralih ke Kendaraan Listrik

27 Februari 2025 19:08 WIB