Besok PRIMA Jateng Akan Geruduk Kantor KPU, Tuntut Audit dan Hentikan Proses Pemilu

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 12 Desember 2022 15:56 WIB
Jakarta, MI - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Jawa Tengah akan mendatangi Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah di JalanVeteran No.1A, Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Selasa (13/12). Kedatangan mereka untuk menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU), segera menghentikan proses tahapan pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan. PRIMA juga meminta agar KPU segera diaudit, khususnya berkaitan dengan proses pendaftaran dan tahapan verifikasi parpol. Koordinator Wilayah PRIMA Jawa Tengah, Supriadi menyampaikan, PRIMA melihat ada indikasi KPU telah dijadikan alat jegal partai politik milik rakyat biasa yang berpotensi mengancam eksistensi parpol milik elit tertentu. "Ada parpol yang datanya bermasalah sudah diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos (PRIMA) justru dijegal," kata Supriadi dalam keterangannya di Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/12). Supriadi mengungkapkan, PRIMA menemukan banyak fakta bahwa proses penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU berjalan tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan. Sangat rawan terjadi manipulasi. Hari ini, lanjut dia, sebagaimana dilaporkan oleh banyak media, KPU dituding telah memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk merekayasa hasil verifikasi parpol. Bahkan, KPU di daerah diminta untuk menandatangani berita acara dengan hasil verifikasi yang sudah diubah. "PRIMA menuntut agar KPU diaudit atau diperiksa secara keseluruhan. Sebelum selesai audit dan pembenahan KPU, seluruh proses Pemilu harus dihentikan," ungkapnya. Supriadi juga menjelaskan, PRIMA telah mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024 dengan memenuhi semua persyaratan sesuai Undang-Undang, yaitu pengurus di 34 provinsi, 423 kota/kabupaten, 3.400-an kecamatan dan 365 ribu anggota. KPU memutuskan bahwa, ada 100 dokumen keanggotaan PRIMA yang tidak memenuhi syarat untuk bisa lolos verifikasi/pemeriksaan administrasi. "Kami menolak keputusan tersebut dan sedang menggugatnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)," jelasnya. PRIMA adalah partainya rakyat biasa yang berjuang melawan dominasi oligarki untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan sosial dan pemerintahan bersih. Menurut Supriadi, PRIMA memperjuangkan agar politik tidak hanya menjadi permainan segelintir elit untuk bagi-bagi kekuasaan di antara para elit. Rakyat tidak pernah berdaulat atas haknya. Rakyat hanya diperalat untuk kepentingan politik elit. "Tapi bila rakyat bersatu, memiliki partai sendiri, kemudian menguasai politik, maka keadilan sosial dapat diwujudkan. Inilah yang diperjuangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)," pungkasnya.

Topik:

Partai PRIMA prima tuntut kpu diaudit dpw prima

Berita Sebelumnya

Apa Perlunya Bamsoet Mewacanakan Presiden Tiga Periode?

Berita Selanjutnya

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, Komisi II DPR Beri Tenggat Waktu ke Pemerintah