Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, DPR: Memalukan!

Albani Wijaya

Diperbarui 3 Desember 2022 06:00 WIB

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengapresiasi langkah tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam proses hukum anggota Paspampres berpangkat Mayor yang diduga memperkosa perwira perempuan dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). "Saya apresiasi langkah tegas Panglima TNI yang langsung melakukan proses hukum terhadap pelaku. Bahkan diberikan hukuman tambahan yakni pemecatan," katanya kepada wartawan, Sabtu (3/12). Hasanuddin menambahkan, dari informasi yang ia terima saat ini anggota Paspampres tersebut sudah ditahan di Mabes TNI. Ia juga menyayangkan dan merasa prihatin atas kejadian ini, terlebih pelakunya adalah anggota Paspampres yang notabene pasukan khusus pengawal presiden. "Saya kira ini sangat memalukan ya. Apalagi pelakunya anggota pasukan khusus TNI," tandasnya Kasus pemerkosaan Mayor Paspampres terhadap perwira Kostrad itu diduga terjadi di Bali. Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan saat ini kasus tersebut sudah ditangani Mabes TNI. "Diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI," tandasnya. Sementara itu, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko mengatakan bahwa, anggotanya Mayor Infanteri BF, yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit Kostrad telah ditahan. “Sambil menunggu proses hukum sementara anggota kami tahan,” kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (2/12). Wahyu mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu panggilan dari POM TNI agar anggotanya itu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Saya tunggu panggilan dari Pom TNI agar anggota diproses sesuai hukum yang berlaku, nanti biar hukum yang memutuskan,” kata Wahyu. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan perwira Paspampres terhadap prajurit wanita, dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pemerkosaan itu diduga terjadi di Bali. Berdasarkan informasi, pelaku berinisial Mayor Infanteri BF diduga memerkosa prajurit wanita Divisi Infanteri 3/Kostrad Letnan Dua Caj (K) GER. Jenderal Andika Perkasa memastikan kasus tersebut kini tengah diambil alih Mabes TNI. “Kalau nggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi III Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI,” kata Jenderal Andika Perkasa, Kamis (1/12). Andika memastikan akan mengusut kasus itu hingga tuntas lantaran merupakan tindak pidana. Dia juga meminta agar pelaku dipecat. “Itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika. Dia juga menegaskan saat ini proses hukum sudah berjalan terhadap pelaku. “Sudah, sudah proses hukum berlangsung,” ungkapnya. #Perwira Paspampres

Topik:

DPR RI paspampres

Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, DPR: Memalukan!

Berita Sebelumnya

Sah! DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa

Berita Selanjutnya

DPR Sebut Laksamana Yudo Margono Tak Punya Ambisi Politik

Berita Terkait

Sekjen DPR Paparkan Evaluasi Setahun dan Perkenalkan Pejabat Baru di Lingkungan Kesetjenan DPR

DPR Soroti Minimnya Mitigasi Bencana dan Empati Pejabat

DPR akan "Kuliti" Kemenhut soal Dugaan Ilegal Logging

Komisi IV DPR akan Panggil Kemenhut: Bahas Bencana Banjir-Longsor Sumatera

DPR RI Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatera

DPR Desak Evaluasi Total Izin Tambang dan Perkebunan Buntut Bencana Sumatera

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K