Pilpres 2024 Bakal Diikuti Banyak Calon, PT 20 Persen Harus Diubah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Juni 2022 15:45 WIB
Jakarta, MI - Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) menilai jika pilpres tahun 2024 ingin diikuti banyak pasangan calon maka sebaiknya aturan presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dapat dirubah. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad merespons ajakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak partai politik lain ikut mengajukan gugatan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). “kalau mau banyak capres harus ada perubahan aturan PT 20%. Kalau masih 20% kemngkinan capres akan terbatas maksimal 4 pasnagan capres,” tegas Yasin, Rabu,(1/6/2022). Yasin menilai, jika PT bisa diubah menjadi 10 persen atau seperti awal reformasi yakni 5 persen bisa membuat banyak opsi kandidat capres-cawapres. “Kalau mislanya bisa 10 persen atau seperti awal reformasi 5 persen bisa banyak opsi kandidat capres,” jelas Yasin. Yasin memandang, peluang gugatan yang dilayangkan parpol saat mengajukan judicial review (JR) ke MK terkait PT 20 persen berpotensi dikabulkan dan diterima. “Memang parpol yang berpeluang mengajukan judicial review kemudian diterima MK atau dikabulkan, karena selama ini judicial review sering gagal karena lemah pada legal standingnya,” ungkap Yasin.

Topik:

Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024 PT 20 Persen

Berita Sebelumnya

Megawati Tak Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di NTT, Ini Kata Hasto Kristiyanto

Berita Selanjutnya

Komisi VIII Sayangkan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan

Berita Terkait

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Hakim Konstitusi Arsul Sani menghadiri J20 Summit yang menjadi rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) Summit 2025. (Dok. MI)

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

5 September 2025 19:50 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi [Foto: Doc. MI]

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

28 Agustus 2025 16:29 WIB

Ragam
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

‎Sidang ke-III Judicial Review UU Cipta Kerja: Korban PSN Uji Legitimasi Konstitusional Proyek Strategis Nasional

19 Agustus 2025 17:56 WIB

Politik
Ketum Partai NasDem, Surya Paloh (Foto: Ist)

Surya Paloh Sebut Putusan MK Pisah Pemilu Jungkirbalikan Logika Berfikir

5 Juli 2025 14:46 WIB