KPK-PLN Kolaborasi Cegah Korupsi bagi Pelaku Usaha

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 4 Juni 2022 04:44 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PLN menyelenggarakan bimbingan teknis antikorupsi untuk memberikan pemahaman upaya pencegahan korupsi pada sektor pelaku usaha. Pihak PLN mendapatkan rompi biru dari KPK sebagai simbol komitmen PLN "Anti Pakai Rompi Orange" yang biasa dikenakan KPK ke pelaku korupsi. Penyematan rompi biru dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron kepada manajemen PLN. Ghufron menyampaikan pentingnya melibatkan pelaku usaha atau BUMN/BUMD dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak berdiri hingga Desember 2021, tercatat 345 pelaku korupsi dari kalangan swasta yang ditangkap dari total pelaku korupsi 1.360 orang. Modus paling banyak ditemukan adalah suap-menyuap, pemberian gratifikasi, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa. Dia menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan tindakan penegakan hukum dan upaya pencegahannya dengan menyebarkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi. Tercatat bahwa PLN adalah BUMN pertama yang aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bangga bisa menjadi BUMN pertama yang terlibat aktif bersama KPK dalam pencegahan korupsi. Darmawan menjelaskan, PLN meningkatkan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat lewat PLN Mobile yang terintegrasi dengan virtual command centre (VCC) dan pelayanan teknik (yantek mobile). Di jajaran manajemen, kata Darmawan seluruh jajaran direksi dan level manajemen sudah melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2018. [iwah]

Topik:

KPK PLN

Berita Sebelumnya

Kemensos Jawab Temuan BPK soal Bansos Tak Tepat Sasaran Rp6,93 T

Berita Selanjutnya

Basarnas Sulteng Perpanjang Masa Operasi Pencarian Korban Tenggelam KM Ladang Pertiwi 02

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Akan Kembali Ulik Sejumlah Saksi terkait Kasus Kuota Haji Usai Penyidik Kembali dari Saudi

7 jam yang lalu

Hukum
Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) (Foto: Dok MI)

Laporan Dugaan Korupsi PBJT-TL Jombang: Salah Satu yang Dicueki Penyidik Kejati Jatim kini Diadukan ke Jamwas hingga Komjak

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Rampung Periksa 80 Saksi Terkait Kasus Suap yang Menjerat Bupati Ponorogo

7 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Riau Abdul Wahid (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Pergeseran Anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau yang Ditentukan Gubernur Abdul Wahid

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Pejabat Kemnaker Lainnya di Pemerasan Noel Berjamaah

9 jam yang lalu

Hukum
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

Terbang ke Arab Saudi, KPK Peroleh Sejumlah Data Tambahan Terkait Kasus Kuota Haji

11 jam yang lalu