Hapus Kemiskinan Ekstrem, Banggar DPR Minta Pemerintah Kolaborasi Dengan Semua Pihak

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 16 Desember 2022 13:37 WIB
Jakarta, MI- Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin berharap desain kebijakan fiskal tahun 2023 harus mampu merespons dinamika, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Mukhtarudin menyampaikan hal itu, menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan dengan tema produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada 2023 mendatang. "Semoga kinerja ekonomi nasional kita di tahun 2023 tetap dapat terjaga secara baik meskipun dalam guncangan yang terus terjadi saat ini" tandas Mukhtarudin, Jumat, (16/12/2022). Politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun berharap peran dan kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. "Ya, harus ada upaya dari berbagai pihak, agar target untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada saat ini masih berada di angka 2,04 persen bisa tercapai," singkatnya. Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pembangunan transformasi ekonomi yang inklusif tersebut meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan, serta program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu andalan. Airlangga menyampaikan penanggulangan pengangguran dengan peningkatan decent job akan mendorong pemulihan dunia usaha, terutama UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia, serta mendorong revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan. "Pemerintah juga akan mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sanitasi, serta pembangunan IKN Nusantara," ujar Airlangga. Airlangga mengatakan, pada 2023 pemerintah akan menindaklanjuti komitmen investasi hasil dari KTT G20 di Bali, yaitu Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dolar AS untuk energi bersih di Indonesia dan Asia Zero Emission Community yang berkomitmen menyediakan dana sebesar 500 juta dolar AS untuk Indonesia. Selain itu, akan menindaklanjuti Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan sebesar 600 miliar dolar AS dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah, untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Pada 2023, menurut dia, Indonesia akan mengemban Keketuaan ASEAN dengan tema Asean Matters, Epicentrum of Growth dengan tujuan memperkuat posisi kawasan yang stabil dan damai, bisa mendatangkan peluang dan pemasukan, serta meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. "Dengan fundamental yang kuat ditambah meningkatnya posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional, kita optimistis kebijakan yang dicanangkan dapat mendorong kemajuan yang signifikan di berbagai sektor perekonomian, serta dapat meredam tantangan global," pungkas Airlangga Hartarto.

Topik:

Kemiskinan

Berita Sebelumnya

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan Dapat Tambahan Anggota Baru?

Berita Selanjutnya

Sindir Ruhut Sitompul, Demokrat: Hati dan Pikirannya Kotor dan Jahat

Berita Terkait

Nasional
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Foto: Dok MI)

Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun di Bawah 5 Persen pada 2029

9 Oktober 2025 08:47 WIB

Ekonomi
Anthony Budiawan (Foto: Dok MI)

Peringkat Empat Negara Termiskin Dunia, Indonesia Mendekati Negara Gagal

13 Juni 2025 23:15 WIB

Ekonomi
Potret Orang Miskin di Indonesia (Foto: Repro)

Perbedaan Data Kemiskinan Indonesia Ancam Nasib Jutaan Rakyat

8 Mei 2025 18:35 WIB

Nasional
Anis Byarwati (Dok.MI)

BPS Diminta Terbuka soal Data Kemiskinan, Anis: Jangan Abaikan Kajian Bank Dunia

3 Mei 2025 18:47 WIB

Ekonomi
World Bank Group (Foto: Repro)

Miris! Bank Dunia Catat 60% Warga RI Tergolong Miskin, Tertinggi Kedua di ASEAN

29 April 2025 11:02 WIB