DPR: APBN 2023 Harus Dimanfaatkan Perkuat UMKM dan SDM

Adelio Pratama

Diperbarui 4 Juni 2022 06:45 WIB

DPR: APBN 2023 Harus Dimanfaatkan Perkuat UMKM dan SDM

Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. “Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Gobel kepada wartawan, Sabtu (4/6). Hal ini menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5). Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, tandas Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah. Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebut fokus di bidang-bidang tersebut sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran. Khusus di bidang pertanian, Gobel menuturkan sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Hal itu, tutur Gobel, akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. “Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Adapun untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani Hal Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina. Saatnya pemerataan ekonomi,” tegas Legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut. Gobel juga mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat serta kualitas SDM kompetitif. “Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri,” pungkas Gobel. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dalam pidato pengantar KEM-PPKF 2023 menyampaikan tiga tantangan. Pertama yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah langkah antisipasi Pemerintah Indonesia yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Lalu penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional. [Ode]

Topik:

APBN

DPR: APBN 2023 Harus Dimanfaatkan Perkuat UMKM dan SDM

Berita Sebelumnya

Atasi Persoalan Dunia Muslim, Uchok Sky Dorong Kemenag Inisiasi Pengelolaan Haji Bersama

Berita Selanjutnya

Airlangga Hartarto Sebut KIB Arah Jelas Pengusungan Capres 2024

Berita Terkait

Polemik Utang Whoosh, Purbaya: Kalau Saya Mending Gak Bayar

Apakah APBN Sanggup Membiayai Utang Whoosh?

Purbaya Buka Peluang Pakai APBN Buat Bantu Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Komoditas jadi Biang Kerok

Menkeu: APBN Tekor Rp371,5 Triliun per September 2025

Family Office Usulan Luhut Tak akan Dibiayai APBN, Tegas Purbaya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K