Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Oktober 2023 21:28 WIB
Jakarta, MI - Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menegaskan, partai politik (parpol) diminta untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pemenuhan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilih (dapil) sebesar 30 persen. Dia menyampaikan, pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan putusan MA itu hitungannya menjadi pembulatan ke atas. "Jadi sudah berubah rumusan itu sesungguhnya," jelas Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10). Berdasarkan putusan tersebut, kata Hasyim, KPU RI tidak perlu merevisi Peraturan KPU (PKPU) nomor 10/2023 khususnya pasal 8 ayat (2) mengenai keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. "Tanpa revisi PKPU sudah berubah," kata Hasyim. Dia berpatokan pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan gugatan terhadap Undang-Undang (UU). Dikatakan Hasyim, meski UU itu digugatan tidak pernah ada perubahan. "Karena MK merumuskan sendiri perubahannya menjadi apa. Sama dengan putusan MA itu merumuskan sendiri lalu bunyinya menjadi apa," terang Hasyim. Oleh dari itu, KPU berpendapat tidak perlu perubahan dalam PKPU nomor 10/2023 khususnya pasal 8 ayat (2). "Maka kemudian tindak lanjutnya KPU mengikuti rumusan itu menyampaikan kepada partai politik," tandas Hasyim. (ABP)     #Alasan Ketua KPU Tidak Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

Topik:

MA MK Hasyim Asy'ari KPU RI

Berita Sebelumnya

5 Pimpinan KPU RI Melancong ke Belanda, Ngapain Ya?

Berita Selanjutnya

KPU Tidak Akan Beri Sanksi ke Parpol yang Tidak Patuhi Aturan Keterwakilan Perempuan

Berita Terkait

Hukum
Jokowi (Foto: Istimewa)

Terkuak, Ternyata Kasasi Jokowi soal Kerusakan Hutan Pernah Ditolak MA, Tapi...

13 jam yang lalu

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Zarof Ricar (Foto: Dok MI)

MA Tolak Kasasi Zarof Ricar, Vonis 18 Tahun Penjara Tetap Berlaku

14 November 2025 16:15 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB