PMI Jangan Dijadikan Alat Kepentingan Politik

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

Legislator NasDem itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.

"Jangan bikin publik curiga, ada kepentingan apa kok jadi rebutan? Sebaiknya PMI tidak dikelola oleh tokoh politik, serahkan pada profesional agar bermaslahat," katanya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mengatakan perebutan pimpinan PMI kurang elok. Ia menyinggung pesan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wachid (Gus Dur).

"Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusiaan harus zero politik, dia harus terbebas dari interest politik. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan, 'Di atas politik adalah kemanusiaan', menurut saya semua pihak harus kembali merenungkan kata-kata Gus Dur ini," tambahnya.

Zainul meminta kedua belah pihak duduk bersama. Ia memandang antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono memiliki kematangan untuk melakukan hal itu.

"Ya. Kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah. Kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan kematangan melihat soal ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menuding pencalonan Agung Laksono sebagai caketum PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.

Di sisi lain, Agung Laksono akan membawa hasil Munas PMI yang dilaksanakan pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah munas yang diselenggarakannya disebut ilegal oleh kubu Jusuf Kalla.