DPR: Jika Obat dan Alkes Masih Bergantung Negara Lain, Sama Halnya Andalkan Impor

Albani Wijaya

Diperbarui 18 November 2022 16:57 WIB

DPR: Jika Obat dan Alkes Masih Bergantung Negara Lain, Sama Halnya Andalkan Impor

Jakarta, MI - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang baru saja usai digelar di Bali menghasilkan beberapa resolusi salah satunya Pandemic Fund atau dana darurat global untuk menghadapi pandemi pada masa mendatang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menginisiasi pandemic fund harus diikuti dengan keberpihakan anggaran kesehatan dalam negeri. Menurut Kurniasih, keberpihakan anggaran kesehatan dalam negeri bisa dimulai dengan berdikari dalam bidang obat dan alat kesehatan. Ia mengungkapkan, pandemic fund akan berguna bagi Indonesia jika kemandirian obat dan alat kesehatan sudah rampung dilakukan. "Jika obat dan alat kesehatan masih bergantung ke negara lain maka sama halnya kita masih mengandalkan impor. Meski dalam skema hibah misalnya masih ada dana talangan untuk mendatangkan obat dan alat kesehatan dari luar negeri dan mendistribusikannya ke seluruh daerah. Pandemic fund secara global mesti diikuti dengan kemandirian obat dan alat kesehatan, itu harga mati," kata Kurnash kepada wartawan, Jumat (18/11). Komitmen keberpihakan anggaran dalam negeri selanjutnya yang masih jadi catatan adalah kepedulian terhadap tenaga kesehatan honorer. Saat ini masih ada 213.249 tenaga kesehatan honorer sementara formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan masih jauh di bawah angka tersebut. Belum lagi persyaratan teknis yang harus dilalui untuk ikut dalam seleksi PPPK seperti harus memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional yang dilamar, dengan masa kerja antara 2 sampai 5 tahun sesuai jenjangnya. "Tenaga kesehatan honorer ini khusus karena kemampuan mereka khusus dan ditempuh dengan pendidikan yang khusus pula sehingga tidak semua orang bisa mengisi. Sementara penghargaan terhadap tenaga kesehatan honorer masih terbatas, padahal sudah terbukti dalam menangani pandemi dan krisis kesehatan lainnya," lanjut politikus PKS ini. Belum lagi persoalan anggaran kesehatan seperti tertunggaknya dana BPJS Kesehatan untuk RS Swasta, pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Puskesmas yang belum merata di daerah 3T termasuk jumlah tenaga kesehatan yang sangat timpang dengan jumlah penduduk berikut persoalan persebaran. "Inisiasi global harus diikuti dengan komitmen kuat perbaikan kualitas kesehatan dalam negeri, sehingga apa yang nampak hebat di luar juga terasa adanya perbaikan nyata di masyarakat. Tidak jauh panggang daripada api," tutupnya. (MI/Adi) #Obat dan Alkes #Obat dan Alkes#Obat dan Alkes#Obat dan Alkes

Topik:

DPR Alat kesehatan Obat

DPR: Jika Obat dan Alkes Masih Bergantung Negara Lain, Sama Halnya Andalkan Impor

Berita Sebelumnya

Bupati Poltak Sitorus Punya Utang Konsultan Kampanye, Pengamat: Lunasi Donk, Jangan Habis Menang Lari!

Berita Selanjutnya

Inilah Hasil Survei Voxpol Center Research & Consulting Terkait Capres 2024

Berita Terkait

Panja Alih Fungsi Lahan DPR: Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah Bencana

Ada apa dengan DPR "Hareudang" soal Donasi Warga hanya Rp10 M untuk Korban Banjir? "Seolah-olah Paling Bekerja"

DPR dan Alumni Lemhannas Bahas RUU Sisdiknas, Fokus Perkuat Karakter Kebangsaan

Pemerintah Bersikukuh Tak Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

DPR Tetap Usut Izin Bandara IMIP Internasional Meski Sudah Dicabut Menhub Dudy

Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K