KPU Ogah Revisi Aturan Pencalegan Bekas Terpidana Korupsi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 Oktober 2023 16:11 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara tegas menyampaikan, tidak akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 dan PKPU 11/2023 tentang pencalonan anggota legislatif. Padahal, kedua pasal terhadap dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA) telah melanggar Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Hal tersebut berdasarkan putusan Nomor 28P/HUM/2023. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik, mengatakan, pihaknya akan menerbitkan satu kebijakan untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. "Kebijakan, bukan aturan. Kalau aturan kan prosesnya di Pasa 75 ayat (4), panjang itu," ujar Idham kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/10). Anggota KPU RI ini menyampaikan, untuk merevisi PKPU itu butuh waktu yang cukup panjang. Sebab, harus berkonsultasi dengan pembuat Undang-Undang yakni DPR RI. "Untuk merubah lampiran 1 PKPU nomor 10/2023 itu harus berkonsultasi dengan DPR," jelas Idham. Padahal dalam putusan MA itu memerintahkan KPU untuk mencabut dan menghapus dua pasal di PKPU tersebut. Kendati begitu, Idham menyampaikan bahwa kebijakan yang nanti dibuat juga berpatokan pada putusan MA. "Ya mempedomani putusan Mahkamah Agung," pungkas Idham. (ABP)     #KPU Ogah Revisi Aturan Pencalegan Bekas Terpidana Korupsi  

Topik:

Mahkamah agung Kpu

Berita Sebelumnya

ICW Dkk Tuntut KPU RI Revisi Aturan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi

Berita Selanjutnya

5 Pimpinan KPU RI Melancong ke Belanda, Ngapain Ya?

Berita Terkait

Hukum
Mario Dandy Satrio

MA Sebut Mario Dandy Harus Jalani Pidana Penjara Selama 18 Tahun atas Dua Perkara Hukum

26 November 2025 21:00 WIB

Nasional
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito (Foto: Istimewa)

DKPP Lantik 228 Anggota TPD Periode 2025-2026

6 November 2025 18:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

28 Oktober 2025 14:53 WIB

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB