Selly Andriany Gantina: Apakah Pantas Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional?
Jakarta, MI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mempertanyakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Sebab, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional melalui penilaian dan indikator yang ada.
"Saya masih belum bisa memberikan tanggapan mengenai karakter atau indikator apakah seseorang ini layak menjadi Pahlawan Nasional atau tidak. Yang punya dan bisa menilai indikator tersebut adalah lembaga resmi. Sehingga apakah saya pantas menjadi pahlawan nasional, apakah Soeharto pantas menjadi pahlawan nasional? Pasti negara punya alasan dengan melibatkan komponen yang ada," kata Selly di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4).
Politisi dari PDIP itu mengakui, Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Maka kalau beliau memang akan dikategorikan sebagai Pahlawan Nasional, maka itu sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
"Memang nanti harus dijelaskan juga oleh Kementerian Sosial (Kemensos) atau lembaga yang khusus menangani penilaian tadi, apa alasan untuk memberikan gelar sebagai Pahlawan Nasioal, biasanya ada naskah akademik. Insya Allah kita akan panggil Kementerian Sosial," kata anggota DPR RI dari dapil Jabar VIII ini.
Ia menambahkan, lebih baik gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada tokoh-tokoh daerah yang telah berjuang untuk daerah karena bisa memberikan multiflyer effect. Ia mencontohkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh NU, Kiai Abdullah Abbas dari Buntet, Cirebon.
"Beliau ini salah satu pejuang nasional dari Cirebon. Tapi saat 10 November, nama beliau muncul meskipun orang tidak banyak tahu itu. Meskipun dari daerah tapi bisa jadi pahlawan nasional," kata Selly.
Topik:
selly andriany gantina pahlawan nasional dpr soehartoBerita Sebelumnya
Pemerintah Tunda Pemindahan ASN ke IKN, Ini Penyebabnya!
Berita Selanjutnya
Dimana Paus Fransiskus Dimakamkan?
Berita Terkait
Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?
21 jam yang lalu
Gunhar Dukung Cabut Persetujuan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera
5 Desember 2025 10:32 WIB
DPR Desak OJK Perkuat Keamanan Siber Pasar Modal usai Dana Nasabah Mirae Sekuritas Hilang
4 Desember 2025 18:25 WIB
DPR Mau Ubah BI Seperti di Orde Baru, Masih Ingat Korupsi BI Era Soeharto?
3 Desember 2025 18:19 WIB