Terkait Penanganan PMK, DPR Sebut Kementan Belajar Sama Orang Yang Tidak Punya Kemampuan

elvo
elvo
Diperbarui 2 Juni 2022 15:14 WIB
Jakarta, MI  - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Mengkritisi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) yang belajar ke negara Brazil dalam penangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak yang saat ini melanda Indonesia. Dimana upaya tersebut menurut Sudin, sebagai pekerjaan yang sia-sia saja. Mengingat Pemerintah Brazil sendiri sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, masih belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka. "Hasilnya itu belajar sama orang yang gak punya kemampuan, Brazil itu secara negara masih PMK? kenapa gak belajar ke Australia yang sudah bebas dari PMK? iyakan," tegas Sudin kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Nasrullah, Kamis (2/6/2022) di Komplek Parlemen, Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Sudin, dihadapan Mentri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang turut menghadiri rapat kerja Komisi IV bersama Kementan RI. Lebih lanjut, Sudin mengatakan sejauh ini Kementan RI masih layak dianggap belum melakukan upaya yang serius dalam upaya penangan PMK ternak di Indonesia. Salah satunya terkait pengadaan vaksin PMK sendiri yang hingga saat ini masih belum memiliki kepastian dalam pengadaannya. "Terkait vaksin, sekarang mau impor vaksin, vaksinnya darimana? ujar Sundin mempertanyakan. "Dari Prancis pak Ketua," jawab Nasrullah. "Beli berapa juta?" ujar Sudin kembali menimpali. "Outstanding kita 3 juta vaksin pak ketua. Untuk sementara kami menyediakan untuk 1jt vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan, yang sudah ada menyiapakan untuk 1jt," jawab Nasrullah. Mendengar jawaban tersebut, Sudin. Lantas bereaksi dengan meminta agar Kementan tidak berbohong kepadanya, karena sejauh ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Perancis dengan Kementan RI terkait pembelian vaksin tersebut. "Kamu jangan bohongi saya, Prancis belum ada deall dgn you (kamu) untuk pembelian 3jt vaksin. Sekarang jujur aja, gini loh kalau memang ini tidak bisa beli di Prancis, di Malaysia ada gak? ada, di Vietnam ada gak? ada, di Australia, Australia siap membantu gitu loh maksud saya," ujar politisi PDI-Perjuangan itu dengan ketus. Tidak hanya itu, Sudin juga meminta agar pengadaan vaksin PMK itu nantinya tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi. Pasalnya, selain Kementan RI saat ini PT. Biofarma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis. "Anda kalah dengan biofarma, biofarma sudah berangkat ke Brazil, sebelum anda berangkat dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai ini jadi komersial, vaksin PMK ini, saya gak mau. Kasian rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," kata Sudin. Atas upaya pengadaan vaksin PMK oleh Kementan RI yang hanya mampu menganggarkan pembelian sebanyak 1 juta vaksin saja. Sudin lantas mendorong agar wabah PMK itu ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, sehingga pengadaan vaksin dapat dilakukan dengan sasaran 18 juta populasi sapi di Indonesia. "1 juta vaksin cukup buat apa bos?, se jawa timur aja gak cukup. Sudahlah kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, lapor Bapenas lapor ke Kementerian Keuangan. Bagaimana yang sudah kena kita musnahkan, setiap hari kena, bahkan bertambah. Yang namanya sapi perah itu sydah anjlok produksi nya hampir 50 persen, kebayang gak oleh kita," tandas Sudin.**

Topik:

Hewan PMK Sapi Daging

Berita Sebelumnya

Ketua KPK: Korupsi Bertentangan dengan Pancasila

Berita Selanjutnya

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Mafia Tanah

Berita Terkait

Nasional
Petugas memberikan perawatan kepaha hewan ternak sapi. (Dok. MI)

Pengendalian PMK Saat Lebaran: Kementan Pastikan Kesehatan Ternak Aman

3 April 2025 14:01 WIB

Metropolitan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto: Dok MI)

Jangan Sampai jadi Beban di Jakarta

31 Maret 2025 12:50 WIB

Nasional
Pemasangan Eartag Secure QR Code pada ternak sapi (Foto: Dok MI/Antara)

Wabah PMK Sapi Merebak Lagi! BPK Temukan Kejanggalan Pengadaan Eartag Secure QR Code

9 Januari 2025 18:57 WIB