Polri Sebut Mahasiswa Brawijaya Dapat Materi Propaganda ISIS dari Teroris JAD

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Juni 2022 20:08 WIB
Jakarta, MI - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan, bahwa salah satu Mahasiswa Universitas Brawijaya berinisial IA yang merupakan tersangka teroris kerap menyebarkan materi tentang terorisme khususnya propaganda ISIS melalui media sosial dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kabag Banops Densus 88 Anti-teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan tersangka teroris IA mendapatkan materi-materi propaganda ISIS itu dari MR yang merupakan tersangka jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). "Komunikasi salah satunya selain daripada penyerangan adalah mendapatkan materi konten dari tersangka yang sudah ditangkap di Jakarta berinisial MR," kata Aswin kepada wartawan, Rabu (1/6/) Menurut Aswin, materi propaganda yang didapatkan IA itu berisi tentang dukungan terhadap ISIS, cita-cita dan berdirinya Daulah atau negara Islam Indonesia atau Khilafah. Adapun materi tersebut, kata dia, hanya berbentuk video yang kemudian diterjemahkan oleh IA melalui teks. "Video-video materi yang dikirim kemudian dia yang menerjemahkan membuat teks-teks untuk bacaan di video-video itu," jelasnya. Materi video dengan terjemahan teks tersebut disebarluaskan IA melalui media sosial Facebook. Sebab, kata Aswin, di media sosial tersebut terdapat grup atau fan base khusus penyebaran konten propaganda ISIS. "(Konten propaganda disebarkan) untuk masyarakat secara umum ya, lebih banyak ke dalam jaringannya sih nggak seperti di publish ke YouTube umum gitu ya, dia disebar di group atau di fan base atau di FB groupnya dia gitu," tukas Aswin. Sebelumnya, IA ditangkap di kos-kosan Kota Malang, Jawa Timur, pukul 12.00 WIB pada Senin (23/5). IA diduga terlibat mengumpulkan dana membantu kegiatan ISIS di Indonesia. Penggalangan dana ini dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Selain itu, IA disebut mengelola media sosial menyebarkan materi-materi ISIS terkait tindak pidana terorisme. Dalam kasus ini, IA dijerat Pasal 15 Jo 7 dan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.[Ode]

Topik:

jaringan teroris densus 88 antiteror

Berita Sebelumnya

Soal Dugaan Gratifikasi ke Rahmat Effendi, Summarecon: Hanya Donasi

Berita Selanjutnya

Pasca Jadi ASN, KPK Jerat 123 Tersangka dan Selamatkan Rp 374,4 M